“Ketika Partai Komunis China tidak dapat membeli data Anda, ia mencurinya […] Bagaimana Partai Komunis China akan menggunakan data ini? Dengan cara yang sama ia menggunakan data di dalam perbatasan China: untuk menargetkan, menyanjung, membujuk, memengaruhi, memaksa, bahkan memeras individu untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang melayani kepentingan partai,” terangnya.
Tak berselang lama, benih yang ditanam O’Brien menggurita. Amerika Serikat benar-benar ingin memblokir TikTok. Bahkan kala kekuasaan telah berganti, dari Trump ke Joe Biden.
Yang terbaru, pada awal tahun ini, Pemerintahan Presiden Joe Biden tengah mencoba meloloskan aturan yang ditujukan khusus untuk memblokir TikTok dan perusahaan China serupa lainnya. Padahal dalam asesmen yang dilakukan CIA pada 2020, meski CIA tak menyanggah kemungkinan Pemerintah China dapat mendulang data warga Amerika Serikat melalui TikTok, tidak ada bukti Xi Jinping mengekstrak data dari aplikasi ini.
Merujuk hasil penelitian Palomba Donzelli dalam “Misinformation on Vaccination” (2018), M. Burdon dalam “Digital Data Collection and Information Privacy Law” (2020), dan P. Maayan dalam “Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement” (2016), disebutkan bahwa semua media sosial di seluruh dunia menjaring data pengguna dalam jumlah keterlaluan dan sukar diketahui bagaimana privasi ditegakkan oleh pelbagai media sosial itu.
Artinya, jika Amerika Serikat menggunakan alasan privasi untuk mencengkeram TikTok, maka seharusnya semua media sosial diblokir.