Kasus Pemaksaan Jilbab di Sekolah Masif, Kemendikbud Bisa Apa?

0
Showing 1 of 6

Kasus Pemaksaan Jilbab di Sekolah Masif, Kemendikbud Bisa Apa?

Terkait kasus pemaksaan jilbab di sekolah negeri, Kemendikbudristek tengah menjalankan proses investigasi dan mengedepankan hak-hak korban.

info ruang publik – Kasus pemaksaan siswi memakai jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta menjadi fenomena gunung es di sekolah negeri. Praktik ini tidak hanya terjadi di DIY, tapi juga terjadi di sejumlah daerah lain. Salah satunya di DKI Jakarta, yaitu di SDN di daerah Tambora dan SMPN di Kebon Jeruk.

“Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh Disdik. Segera diinvestigasi apakah aduan itu benar. Sekolah, apalagi sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo melalui keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Ia pun berharap Disdik DKI dapat berperan aktif memberantas tindak diskriminasi di lingkungan pendidikan. “Harus ada pengawasan terhadap indikasi-indikasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah karena jika dibiarkan berkembang akan berbahaya bagi generasi masa depan kita,” ucapnya.

Jika ditarik ke belakang, kasus serupa juga terjadi pernah terjadi di Sumatera Barat pada Januari 2021. Bahkan puluhan siswi non-muslim dipaksa memakai jilbab. Aturan diskriminatif ini mencuat, setelah seorang siswi berinisial JCH, melalui akun Facebook miliknya, mengunggah surat pernyataan tidak bersedia mengikuti aturan memakai jilbab.

Kembali ke contoh yang terjadi di DI Yogyakarta. Kasus ini bahkan menyebabkan siswi tersebut mengalami depresi. Kasus ini kemudian ramai hingga akhirnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DI Yogyakarta memberhentikan sementara kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam kasus itu.

Sekolah Negeri Semestinya jadi Etalase Kebhinekaan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, peristiwa tersebut jelas merupakan tindakan diskriminatif. Apalagi sekolah negeri dibiayai oleh negara yang seharusnya mejadi institusi yang inklusif dan semua memiliki kesempatan yang sama.

Showing 1 of 6
Exit mobile version