Jangan Cuma Urus Blokir, Kemenkominfo Harus Bisa Hentikan Serangan Siber
Semua serangan siber telah dialami Indonesia, hanya kita tak sadar.
info ruang publik – Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tak sekadar mengurus pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), namun juga mencari solusi serangan siber dan pengamanan data pengguna yang dianggap paling lemah pengamanannya di Indonesia.
Menurut dia, langkah itujuga tidak kalah penting bagi keamanan pengguna siber di Indonesia. “Kita hanya pengguna, tak tahu seluk beluknya dan resikonya. Itu kerugian, Tidak ada kerugian yang kecil di dunia siber, banyak yang tidak mengungkapkannya karena dampak dari pemegang saham dan sebagainya,” katanya di Jakarta, Senin (1/8/2022).
Menurut Ardi, berbagai pembicaraan terkait sektor digital, pemerintah jangan hanya membahas keunggulannya. Padahal faktanya justru lebih banyak resiko serangan siber yang bisa dialami penggunanya. Faktor resiko serangan siber itu dinilai harus dipelajari karakternya untuk dihindari oleh para pengguna yang tidak menyadarinya.
“Semua serangan siber telah dialami Indonesia, bahkan ada yang belum tahu modusnya sudah dialami hanya kita tidak sadar. Tidak ada peretasan yang dilakukan seketika, semua dilakukan secara terencana. Itu yang tidak kita pelajari, padahal yang diserang sisi manusianya,” ujarnya.
Ardi mengaku, tetap mendukung penuh upaya Kemenkominfo dalam melakukan pendataan terhadap PSE yang beroperasi atau berbisnis di Indonesia. Pasalnya, upaya serupa juga dilakukan oleh negara lain, khususnya negara maju yang bahkan lebih ketat dalam meminimalisasi risiko yang dihadapi terhadap sistem elektronik yang beroperasi di negara mereka.
Kemenkominfo mencatat, hingga 29 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, sebanyak 5.394 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah mendaftarkan 8.962 Sistem Elektronik (SE), yang terdiri atas 8.680 SE Domestik dan 282 SE Asing.