Saan Mustopa: Pendataan Non ASN Harus Akuntabel dan Transparan
Diharapkan tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan.
info ruang publik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan, pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer yang akan berlangsung hingga 30 September mendatang sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas serta transparansi. Dengan demikian diharapkan tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan.
“Ini menyangkut nasib mereka ke depan, jangan sampai mereka yang sudah mengabdi sekian puluh tahun atau belasan tahun, namun begitu ada kesempatan mereka justru tidak terdaftar,” ujar Saan, dikutip dari laman resmi Komisi II DPR RI, Kamis (29/9/2022).
Saan juga menekankan agar pendataan tenaga Non ASN lebih akuntabel dan transparan guna mengantisipasi timbulnya permasalahan di kemudian hari. Dia berharap jangan sampai ada kejadian orangnya tidak bekerja namun tiba-tiba timbul dalam pendataan. Jadi, pendataan yang dilakukan haruslah benar-benar transparan dan bisa diakses seluruh non ASN.
Secara keseluruhan, menurut Saan, proses pendataan non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung sendiri sampai dengan Senin (26/92022) sudah berjalan dengan baik. Dari total tenaga non ASN Kabupaten Bandung yang berjumlah 11.580 orang, ada 8 ribu lebih tenaga honorer yang sudah terdaftar di BKN.
“Sejauh ini, langkah positif buat di Kabupaten Bandung karena sudah ada 8000-an lebih tenaga non ASN yang terdaftar di BKN. Kita tunggu sampai tanggal 30 September nanti, mudah-mudahan seluruhnya sudah terdaftar dengan baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, politikus partai NasDem itu meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan BKN untuk menerapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non ASN yang sudah mengabdi puluhan tahun dan berusia diatas 50 tahun. Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bentuk penghargaan negara khususnya terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.