PSI Deklarasikan ‘STOP PUNGLI’, Munawar Fuad: Pungli Selain Merugikan juga Menurunkan Kepercayaan Publik
info ruang publik – Pungli terhadap supir adalah praktik ilegal di mana seseorang atau kelompok memaksa atau meminta supir untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu lainnya sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu.
Dalam beberapa situasi, supir mungkin menjadi target pungli oleh petugas penegak hukum atau pihak berwenang lainnya yang meminta suap untuk menghindari sanksi atau masalah hukum.
Supir juga mungkin menjadi korban pungli oleh pihak-pihak yang mengendalikan akses ke fasilitas atau layanan tertentu, seperti tempat parkir, area bebas hambatan, atau pintu masuk tertentu.
Hal ini dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapat diperjuangkan dalam memberantas pungli apapun terhadap siapapun khususnya para supir-supir selaku pejuang ekonomi keluarga dengan tagline ‘STOP PUNGLI’.
Hadir secara langsung Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep pada Deklarasi ‘STOP PUNGLI’ itu dengan menemui para supir-supir dari lintas kendaraan apapun yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Nusantara (FKPN) yang berlokasi di Distrik II Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (21/12/2023), sore.
Kaesang dalam orasi pendeknya mendukung acara tersebut untuk bisa menjadi manfaat bagi para supir-supir untuk bisa selalu merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas maupun berkendara, sambil menempelkan sticker simbolis pada layanannya.
Pada kesempatan itu pula Dr H RA Munawar Fuad MAg yang juga merupakan kader PSI sekaligus Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII menyambut baik kedatangan Ketua Umumnya dalam memberi dukungan terhadap para supir-supir yang tergabung dalam Organda Bekasi.
Munawar Fuad juga sangat mengapresiasi dukungan Organda Bekasi yang berkenan mendukung atas terselenggaranya semua acara tersebut hingga berjalan lancar dan sesuai.
“Pungli terhadap supir tidak hanya merugikan supir itu sendiri tetapi juga bisa berdampak negatif pada masyarakat luas. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya biaya operasional, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi atau pelayanan yang terlibat,” kata Fuad.
Fuad berharap dengan upaya bersama dan komitmen untuk mencegah dan mengatasi pungli, diharapkan situasi ini dapat diminimalkan atau dihilangkan sepenuhnya.
Syaka/BA