“Padahal, kritik terhadap pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang memang terjadi di Lampung,” ujar Dian.
Dian juga mengimbau, agar pemerintah dan aparat menjamin keselamatan Bima dan keluarganya. Sebab, tak cuma dilaporkan ke polisi, pada Jumat, 14 April 2023, Bima mengaku keluarganya mendapatkan intervensi.
Respons Mahfud MD dan KSP Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)
Mahfud MD angkat bicara soal nasib Bima. Ia mengatakan, Bima punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.
“Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu apalagi demi perbaikan (Lampung),” ujar Mahfud MD dalam siaran YouTube yang dikirimkan tim medianya, Sabtu (15/4/2023).
Bupati Lampung Timur bertanggung jawab dan memiliki kewajiban moral menyerap aspirasi dan kritik warga, termasuk Bima.
Mahfud juga mengaku akan menindaklanjuti dugaan tekanan yang dilakukan penegak hukum usai kritik Bima viral.