Negara-negara lain ikut membatasi ekspor, termasuk raksasa gandum dan pupuk seperti India dan Tiongkok. Ketika krisis diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, mutlak kita harus sigap mengantisipasi.
Terlebih, belakangan ini saja sejumlah harga barang telah meroket hingga Presiden sempat melarang ekspor CPO. Kini, Presiden memerintahkan Pertamina dan PLN untuk menggenjot kinerja.
Sumur-sumur minyak sekecil apa pun diminta didorong berproduksi, sementara kebocoran-kebocoran harus ditanggulangi.
Seluruh kementerian dan BUMN diminta mengefisienkan belanja untuk melonggarkan fiskal pemerintah demi meningkatkan subsidi rakyat.
Tidak hanya itu, menteri terkait diperintah untuk segera menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok.
Meski begitu, semua itu hanyalah langkah darurat jangka pendek. Betapa pun perekonomian kita masih lebih baik daripada banyak negara saat ini, ancaman krisis tidak akan hilang hanya dengan itu.
Bahtera negara ini hanya bisa terus melaju dengan upaya sendiri. Itu artinya ialah kedaulatan pangan dan energi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Soal krisis pangan pun, jauh sebelum perang Rusia-Ukraina pecah, para peneliti kita telah mengingatkan ancaman krisis pada 2025. Itu tidak ada hubungannya dengan perang, tetapi disebabkan jumlah petani kita yang susut menjadi tinggal 6 juta orang.