Pemilu Serentak 2024
Dilema Ganjar Pranowo di Antara Aturan PDIP & Keinginan Relawan
Larangan kepala daerah, termasuk Ganjar safari politik di luar wilayahnya menunjukkan PDIP menempatkan ketua umum partai di atas segalanya.
info ruang publik – PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto melarang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk melakukan safari di luar Jateng yang berpotensi menjadi agenda politik.
Larangan ini tidak hanya berlaku bagi Ganjar, tapi juga bagi seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah.
“Ibu Megawati memberikan batasan bagi kepala daerah yang menjalankan tugasnya, menjadikan skala prioritas di wilayah yang dipimpinnya,” kata Hasto dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (21/7/2022).
Hasto menjelaskan larangan itu diberikan agar kepala daerah bisa fokus di wilayahnya. Dia berharap para kepala daerah bisa memberikan legasi sebelum masa akhir jabatannya.
“Kami ingin kepala daerah bisa mengakar dan membangun legasi di wilayahnya,” kata Hasto menjelaskan.
Pihak PDIP tak segan menegur bila ada kadernya yang melanggar aturan. Salah satunya dengan memberikan surat peringatan kepada pihak yang melanggar aturan tersebut.
“Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang meninggalkan wilayah dan terlalu sering ke Jakarta,” ujarnya.
Hasto memberi catatan bahwa kepala daerah dari PDIP yang melakukan kunjungan keluar kota harus sesuai dengan tugas atau karena ada undangan partai.
“Kalau kader partai bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan. Karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai di daerah baik provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkapnya.
“Bahkan saya ketika melakukan rapat kerja di daerah juga membawa surat tugas dari DPP,” kata Hasto menambahkan.
Di sisi lain, PDIP memerintahkan para kadernya melakukan soft campaign kepada publik. Dengan catatan kampanye tersebut diperuntukkan bagi PDIP secara institusi, bukan untuk individu semata.