Terancam Pecah, Koalisi Partai Gerindra Bersama PKB dan Demokrat Belum Sepakati Bakal Calonnya di Bekasi
“Saya sempat mendengar dan melihatnya dari medsos tentang penugasan tersebut, ramai yah sana-sini beritanya menyebar ke mana-mana,” sindir Aria waktu itu.
info ruang publik – Partai Koalisi dalam pemenuhan ambang batas 20% untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah acuan minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung siapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya nanti.
Ambang batas ini diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki dukungan signifikan dari partai politik yang dapat maju dalam Pilkada.
Koalisi Partai
Tiga partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 resmi membentuk koalisi di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketiga parpol tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat.
Saat itu Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan jika koalisi baru ini belum secara resmi menyebutkan kandidat yang akan diusung.
“Ada kesamaan identitas dari kandidat yang bakal diusung jadi calon Bupati. Masih akan terus dibahas lebih lanjut. Sebenarnya sudah mengerucut pada satu nama yang potensial. Hanya saja kami belum bisa membuka, tunggu saja,” ucap Aria kala itu.
Senada dengan Aria, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli, menyatakan setiap partai di koalisi ini telah menentukan siapa saja nama yang mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati. Nama tersebut, kata Romli, akan dibahas bersama dengan koalisi untuk ditetapkan sebagai bakal calon.
Berbeda dengan Gerindra dan Demokrat, PKB sebenarnya telah menentukan kandidat yang diusung menjadi bakal calon Bupati Bekasi. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB sudah mencantumkan nama Dani Ramdan sebagai kandidat yang diusung.
Mengenai hal tersebut, Muhamad Rochadi mengatakan nama Penjabat Bupati Bekasi itu masuk dalam usulan yang dibawa ke pembahasan partai koalisi. Namun secara keseluruhan terdapat beberapa nama yang digodok di internal partai.
“Jadi rekomendasi belum ada, tapi kalau dibidik, iya. Di DPC PKB sendiri kurang lebih ada sembilan nama yang digodok, salah satunya Pak Dani. Diusulkan, iya, tapi keputusannya kita tunggu sampai akhir Juli seperti apa,” kata dia.
BN Holik Qodratullah
Seperti diketahui sikap dalam menentukan siapa bakal usungan calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi di tubuh Partai Gerindra sudah mulai terbuka.
Ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai, Prabowo Soebianto bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, surat itu pun merujuk pada nama BN Holik Qodratullah MSi sebagai yang ditugaskan.
Surat tugas yang dikeluarkan dengan nomor 07-0163/TGS-PILKADA/DPP-GERINDRA/2024 pada tanggal 23-Juli-2024 lalu, seakan menjawab keingintahuan publik tentang siapa yang bakal diusung oleh Gerindra sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tersebut menerima mandat secara langsung dari kantor DPP Partai Gerindra dalam melaksanakan fungsinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.
Saat dikonfirmasi oleh inforuangpublik apakah hal ini sudah sampai ke tingkat dibawahnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan jikalau dirinya mendengar dari beberapa grup media sosial (Medsos) yang bertebaran.
“Saya sempat mendengar dan melihatnya dari medsos tentang penugasan tersebut, ramai yah sana-sini beritanya menyebar ke mana-mana,” sindir Aria waktu itu.
Namun demikian Aria tidak menampik jika kemudian sore harinya Bn Holik Qodratullah menyerahkan secara langsung kedirinya perihal keabsahan surat tugas tersebut meski media sosial terlebih dahulu telah memberitahukannya.
Tidak butuh berapa lama lagi, BN Holik kembali mendapatkan dukungan rekomendasi dari Partai Amanat Nasional sebagai calon Bupati Bekasi. Hal ini sangat mengejutkan publik karena PAN adalah salah satu partai yang memang bukan partai yang sedang berkoalisi bersama Gerindra, Demokrat dan PKB di Kabupaten Bekasi.
Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PAN bernomorkan 1349/PILKADA/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 tersebut seakan dijadikan bukti seorang BN Holik dalam keseriusannya menjalankan amanah partai.
“Saya selalu serius untuk menjalankan amanah partai bang.. dan saya akan selalu melakukan konsolidasi partai untuk bisa memperkuat posisi politik dalam menghadapi Pilkada ke depan,” kata BN saat dikonfirmasi via telepon genggam.
PAN menanggapi hal ini sebagai bentuk keputusan politik yang tepat dalam menyusun strategi pemenangan Pilkada. PAN menyikapinya sebagai cara untuk memastikan siapa kandidat yang berpotensi dan layak untuk direkomendasikan.
Sunawan SPd I, menjelaskan jika pendaftaran calon Bupati Bekasi memang telah dibuka oleh PAN, dan ada 3 (Tiga) pendaftar yang berpotensi, mereka adalah:
- Dani Ramdan (PJ Bupati Bekasi)
- H Marjuki (Golkar)
- BN Holik Qodratullah (Gerindra)
“Benar Dani, H Marjuki dan BN mendaftar sebagai calon yang nanti bisa direkomendasikan oleh PAN sebagai calon Bupati Bekasi. Semua sudah melalui mekanisme, ketiganya diusulkan oleh DPD Kabupaten Bekasi, lalu diusung kembali oleh DPW dan selanjutnya diserahkan ke DPP Partai untuk keputusannya sampai merujuk pada surat keputusan mendatang,” papar Sunawan.
Inipun seolah dianggap sebagai jalan untuk memuluskan BN Holik dalam ajang Pilkada nanti. Terbukti Gerindra kembali mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan nomor 08-1310/Rekom/DPP-GERINDRA/2024 tertanggal 13/Agustus/2024 kemarin.
Terbitnya Surat Rekomendasi tersebut sebagai bentuk persetujuan dari Partai Gerindra kepada BN Holik Qodratullah (Partai Gerindra) sebagai Calon Bupati Bekasi dan Faizal Hasan Farid (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai calon Wakil Bupati Bekasi.
Tanggapan Partai
Besarnya dukungan Partai Gerindra dan PAN ini menjadi sorotan publik terhadap eksistensi partai koalisi yang dibangun di Kabupaten Bekasi oleh Gerindra, Demokrat dan PKB yang hingga detik ini masih enggan mengumumkan nama terkait siapa calon Bupati dan wakil Bupatinya di Bekasi.
Faizal Hasan Farid (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai calon Wakil Bupati yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra inipun bungkam terkait dirinya.
Anggota DPRD Provinsi Jabar ini memang terkenal hanya mampu dan mau berkomunikasi searah dengan media yang dia tunjuk dan dia sepakati saja. Gaya komunikasinya cenderung hanya bersepakat dengan para medianya saja.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli pun enggan menanggapi ini juga. Saat disinggung tentang dukungan PAN dan rekomendasi Gerindra terhadap Kader PKS sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi, Romli diam seribu basa.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha seolah bersepakat dengan Romli untuk enggan menanggapi hal tersebut.
Helmi pun selaku Sekretaris DPC juga malas menanggapi dari apa yang terjadi didalam tubuh partainya saat ini.
Hanya Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Junaedi SSos alias Ajuk yang mau sedikit memberi tanggapannya. Ajuk menyinggung soal etika dan adab dalam berpolitik.
Ajuk mengatakan jika kita harus mengedepankan adab dalam kehidupan, baik itu sosial maupun politik. Dia beranggapan jika adab itu adalah perilaku terhormat dalam membangun komunikasi secara vertikal maupun horizontal.
“Saya sebagai kader partai selalu taat pada apa yang diperintahkan partai, tak terkecuali dengan apa yang sudah diputuskan oleh pusat. Kita gak boleh mentang-mentang dan jumawa karena kita orang pusat lalu mengabaikan yang dibawahnya.. begitu juga sebaliknya, semoga koalisi ini tetap utuh dan bersinergi,” kata Ajuk saat ditemui di kediamannya.
Ketua Partai Kebangkitan Nasional kabupaten Bekasi, Rochadi maupun Sekretarisnya Faisal enggan pula menanggapi hal ini dan melemparkannya ke Ketua Desk Pilkada DPC Kabupaten Bekasi, Arip Rahman Hakim STh I.
Dalam tanggapannya Ketua Desk Pilkada DPC Kabupaten Bekasi, Arip Rahman Hakim mengatakan jika hingga detik ini kami koalisi partai masih belum menyebutkan nama siapa bakal calonnya, kita masih sepakat berkoalisi dalam menyongsong Pilkada 2024 bersama Gerindra dan Demokrat.
“Kami sepakat bahwa setiap partai dipersilahkan untuk mengusulkan nama, yang nanti nama tersebut akan digodok bersama dengan parameter yang jelas yaitu menunjuk perwakilan partai untuk melakukan UKK alias Uji Kelayakan dan Kepatutan. Yang pasti PKB kan sudah jelas mengusulkan pak Dani Ramdan,” terang Faisal, 07/Agustus/2024 lalu.
Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera, Saiful Islam memaparkan jika dirinya menganggap konstelasi pusat sangat berpengaruh di daerah dan terjalin.
Ditanya mengenai surat rekomendasi PKS terhadap BN Holik dan Faizal, Saiful Islam menjelaskan jika semua keputusan ada ditangan DPP. “Sebab partai yang punya DPP, jadi semua tergantung DPP, Daerah hanya bisa memberikan masukan, dan keputusan ada di DPP semua,” katanya, Rabu, 14/Agustus/2024 saat dihubungi via WA.
“Kami juga sudah berkomunikasi dengan PDIP, terutama dengan Ade dan Abah Kunang. Mereka kecewa pasti ada, tapi kita apresiasi terhadap sifat kenegaraan seorang Kang Ade dan Abah Kunang yang memang sangat tinggi dalam menyikapi fenomena politik ini, untuk rekomendasi PKS sendiri terhadap BN Holik dan Faizal masih dalam proses,” ucap Saiful.
Pengamat
Pemerhati politik di Kabupaten Bekasi, Dito (Nama samaran) menanggapi hal ini sebagai tanda-tanda pecahnya koalisi para Ketua DPC nya, baik itu Gerindra, PKB maupun Demokrat. “Disini saya melihat kegagalan dari sebuah pondasi untuk mengusung calon oleh masing-masing partai yang berkoalisi,” kata Dito.
Mereka (Ketua DPC Partai Gerindra, Ketua DPC Partai PKB dan Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Bekasi, red) masih berkutat dengan siapa yang akan diusung. Sementara DPP Partai Gerindra sudah menetapkan BN Holik bersama Faizal untuk dijadikan Bupati dan Wakil Bupati di Bekasi.
“Ada apa sebenarnya ini ?, kok BN Holik yang notabene adalah kader dari Partai Gerindra malah direkomendasikan PAN dan disandingkan dengan PKS oleh Gerindra, dimana kedua partai tersebut tidak dalam dan belum berkoalisi dengan Gerindra. Ini adalah sebuah tanda tanya besar, ” kata Dito.
Aroma konflik dalam tubuh Partai Gerindra di Bekasi pun menjadi terlihat terbuka dengan adanya momen seperti ini. Keduanya cenderung enggan untuk menyikapi hal ini. Baik calon yang direkomendasikan, yaitu BN Holik maupun Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria.
“Bahkan BN sendiri sulit untuk dihubungi terkait hal ini, mungkin karena dia merasa lebih unggul dari siapapun atas apa yang dia capai yang dia anggap sebagai bentuk perjuangan pribadinya sendiri. Kalau memang benar demikian adanya, apa yang diucapkan Pak Ajuk sangat mendasar tentang etika dan adab dalam berpolitik maupun sosial,” tutup Dito
bram ananthaku