Jokowi Desak Kemendagri dan Menkominfo Untuk Mempercepat Government Cloud dan Berkoordinasi Dengan Luhut
info ruang publik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budie Arie Setiadi agar penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau sistem Digital ID bisa segera diterapkan paling lambat Juni 2024.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
“Mendagri dan Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan Digital ID paling lambat bulan 6 harus sudah selesai,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kebijakan government cloud untuk peningkatan pelayanan digital juga dilaksanakan. Ia ingin kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.
“Juga Menkominfo segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves,” ujarnya.
Di saat yang sama, Jokowi juga meminta agar 9 bulan terakhir kepemimpinannya dimanfaatkan untuk reformasi birokrasi. Ia ingin upaya digitalisasi pemerintahan dilakukan, namun juga harus mengurangi platform-platform yang justru menyulitkan masyarakat.
“Ribuan platorm yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru, yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja tetapi hanya menyulitkan kita,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pelaksanaan IKD atau Digital ID baru bisa diimplementasikan September 2024. Ia mengatakan, tenggat yang dimaksud presiden adalah target sistemnya.
“Paling tidak sistem itu sudah jadi. Yang penting satu komitmen, kedua kebersamaan, tidak ada ego sektoral,” kata Budi Arie.
Sementara itu, terkait integrasi aplikasi, pemerintah akan berupaya menyelesaikan aplikasi super yang diminta. Ia pun mengaku pemerintah sudah menyiapkan platform aplikasi, arsitektur digital.
“Secara konsep sudah rapi tinggal bagaimana menyatukan semua kementerian lembaga baik pusat maupun daerah,” kata Budi Arie.