Uji Kompetensi Dalam Penanganan Hukum Kasus Suap Terduga Oknum DPRD Kabupaten Bekasi
info ruang publik – Pencarian orang yang mangkir dari panggilan oleh kejaksaan adalah langkah yang diambil ketika seseorang tidak mematuhi perintah atau panggilan yang dikeluarkan oleh kejaksaan, seperti panggilan untuk memberikan kesaksian dalam suatu kasus hukum.
Hal yang terjadi di tubuh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus pelaporan atas dugaan suap gratifikasi yang melibatkan salah seorang petinggi DPRD berinisial SL sungguh diuji dalam penegakannya.
Seperti dalam pemberitaan sebelumnya yang menjadi topik besar perbincangan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi akan kabar mangkir dan hilangnya para pelaku terduga terlapor suap berinisial SL sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan penerima gratifikasi beserta RS selaku Kontraktor terduga pemberi suap gratifikasi demi memuluskan jatah pengerjaan proyek di Kabupaten Bekasi yang belum diketemukan setelah pemanggilan terhadap keduanya diabaikan dalam pemenuhan penyidikan Kejari.
Kejaksaan adalah lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengawasi proses hukum di suatu negara. Ketika seseorang menjadi pencarian dalam sebuah kasus hukum, kejaksaan dapat melakukan berbagai langkah untuk mencari dan menangkap orang tersebut.
Namun nyatanya tidak seperti apa yang terlihat dan menjadi harapan masyarakat. Terbukti dalam unggahan TikTok oleh kader Partai yang menaungi SL selama ini membuktikan bahwa yang bersangkutan ada dan masih tetap menjalani aktifitasnya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.
“Dalam akun TikTok tersebut disebutkan jikalau SL tampak hadir dan makan bersama para kader lainnya dengan santai usai menghadiri rapat di DPD PDI Perjuangan,” sesuai keterangan.
Pencarian orang oleh kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum yang berusaha untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tunduk pada proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penting untuk dicatat bahwa hukum mengatur prosedur dan konsekuensi yang berlaku untuk orang yang tidak mematuhi panggilan kejaksaan, dan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi.
Dalam semua kasus, ketaatan terhadap proses hukum penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kasus-kasus dapat diadili secara adil dan dengan lengkap.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi diuji kompetensinya sebagai supremasi penegakan hukum di Indonesia.
Bram Ananthaku