“APBN kita sejak republik ini berdiri tidak pernah mengalami penurunan sehingga itu menjadi parameter perekonomian kita makin baik,” ujarnya.
Di sisi lain, PKB mendesak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa rampung dibahas pada September 2023 mendatang.
Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menjelaskan alasan RUU tersebut mendesak disahkan karena imbas pandemi COVID-19 yang membuat situasi desa menjadi terpuruk dan membutuhkan bantuan dari pemerintah serta DPR.
“Sebisa mungkin di Bulan September kita harapkan sudah bisa selesai sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena menurut saya dua tahun setelah COVID itu benar-benar membutuhkan percepatan pembangunan,” kata Luluk Nur Hamidah saat dihubungi pada Kamis (6/7/2023).