IESR Usulkan Pemerintah untuk Potong Ruang Negosiasi Jual Beli Listrik
info ruang publik – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan pemerintah untuk memotong ruang negosiasi jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) yang terlalu panjang antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan pengembang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) swasta dengan kapasitas daya setara atau di bawah 25 megawatt (MW).
Direktur IESR Fabby Tumiwa mengatakan ruang negosiasi yang makin dipersempit justru memberi kepastian dari sisi investasi serta pendanaan untuk pengembang EBT skala kecil hingga menengah tersebut.
Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat menerbitkan aturan ihwal standarisasi PPA pembangkit EBT untuk menjamin kepastian harga di awal proyek.
“Ngapain negosiasi PPA itu sampai 1 tahun karena lebih 6 bulan saja keekonomian proyek sudah berubah, harga yang ditawarkan ketika lelang dulu sudah tidak masuk lagi, ini yang banyak dialami oleh pengembang,” kata Fabby saat dihubungi, Minggu (18/6/2023).
Fabby mengatakan standarisasi PPA untuk pembangkit EBT skala kecil menengah itu relatif mudah dilakukan di luar Pulau Jawa yang belum mengalami kondisi kelebihan pasokan listrik atau oversupply.