Ia meminta pemerintah agar lebih peka dengan kondisi di lapangan. Masih banyak guru di Indonesia yang memiliki tantangan untuk mengakses beragam platform digital pemerintah. Ratna menambahkan, tidak semua guru terutama di daerah terpencil memiliki perangkat teknologi seperti gawai atau laptop.
Ratna menyampaikan, ada masalah lain yang perlu diselesaikan terlebih dulu yaitu nasib guru honorer P1 (prioritas pertama) yang berjumlah sekitar 64 ribu. Mereka harus diprioritaskan terlebih dulu oleh pemerintah untuk segera dituntaskan dan mendapatkan kepastian.
“Kami yakin mereka tidak ingin persoalan P1 menjadi tenggelam dengan munculnya program baru seperti marketplace yang akan diluncurkan dalam waktu cepat dan terkesan sangat terburu-buru atau memaksakan,” pungkas Ratna.
Akhir Mei lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengusulkan pembentukan wadah menyerupai marketplace untuk guru. Rencana ini ia klaim dapat menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.