“Ketika ada dinamika politik lokal mengarah pada resistensi, apakah itu bisa mengarah pada instabilitas? Kalau misalnya tidak, itu bisa di-manage, kinerjanya baik, mungkin tidak jadi soal. Akan tetapi kalau kemudian ini sesuatu potensi yang membesar, nah itu yang perlu diantisipasi oleh Kemendagri,” kata Firman Manan, saat dikonfirmasi pada Senin (10/4/2023).
3. Pj Bupati Bekasi harus mudah berkoordinasi dengan gubernur
Firman menilai, sentimen tahun politik 2024 tidak bisa dilepaskan begitu saja mengingat tugas seorang Pj adalah menjaga stabilitas politik di daerah yang bersangkutan.
“Jangan sampai justru kehadiran Pj itu menghadirkan masalah, termasuk dalam konten politik lokal. Ini bolanya ada pada Kemendagri, sejauh mana kemudian Kemendagri itu mendalami informasi yang berkembang dan akhirnya keputusan diambil oleh Kemendagri nanti,” ujarnya.
Oleh karena itu, Firman menilai sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkepentingan menentukan posisi Pj Bupati Bekasi.