Tentunya apabila ada ASN yang ketahuan melanggar kode etik yang dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka, dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
Selain sanksi moral, ASN yang melanggar kode etik bisa dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik yang dibentuk pada setiap instansi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
Pada dasarnya ASN yang merupakan profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah tentu harus diwajibkan untuk melaporkan segala bentuk harta kekayaan yang dimilikinya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).