Ketua Bawaslu: Seretnya Anggaran Pengawasan Pemilu Bisa Menguatkan Isu Penundaan Pemilu
info ruang publik – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan seretnya anggaran pengawasan pemilu bisa menguatkan isu yang beredar di masyarakat soal penundaan Pemilu 2024.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah disebut baru mencairkan 60 persen anggaran Bawaslu untuk 2023. Dari 60 persen anggaran Pemilu yang baru cair itu, gaji panitia pengawas pemilu (Panwaslu) diklaim hanya cukup sampai Oktober 2023.
Bagja berharap pemerintah mencairkan secara penuh anggaran tahun 2023 yang telah disepakati sekitar Rp13 triliun. Bila anggaran ini tak segera diselesaikan maka isu penundaan Pemilu yang saat ini bergulir bisa semakin masif menjadi perbincangan masyarakat.
“Begitu (anggaran) enggak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot,” kata Bagja dalam suatu diskusi di Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Dia meyakinkan kepada segenap Panwaslu yang saat ini sudah dibentuk agar tetap siap bekerja menyambut Pemilu 2024.
“Jangan sampai karena tertundanya anggaran dan isu penundaan Pemilu yang semakin marak, Panwaslu jadi malas bergerak,” jelas Bagja.