“Tapi dibayar setengah dulu,” ujarnya.
Sang pejabat tak ingin, uang yang dikeluarkannya sia-sia. Jika sudah mendapatkan tiket dan bertarung di pilkada, apapun hasilnya, sisa utang beli kursi akan dilunasinya.
Dia menceritakan, banyak kasus terjadi, seorang bakal calon kepala daerah sudah menyetor uang ke parpol. Namun hasil akhir, rekomendasi tak jatuh ke namanya.
“Enggak bisa dong lunas di depan. Nanti uang diambil, enggak dapat rekom,” katanya.
Menurutnya, meski Pilkada serentak baru digelar November 2024, setelah Pilpres pada Februari 2024, namun sejumlah tokoh yang berniat maju sudah mulai ambil ancang-ancang.
Dia mengungkapkan, beberapa calon kepala daerah itu telah melakukan pertemuan dengan para petinggi parpol. “Yang dibahas ya ‘isi tas’. Punya uang berapa kalau mau nyalon,” terang dia.
Sumber lain, seorang anggota tim sukses di Pilkada wilayah Jawa Barat bercerita. Timnya merasa diperas oleh parpol pendukung sendiri.