Repsih Munggawati selaku anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra ini pun memberikan tanggapannya terkait hal ini.
“Harus ada pembelajaran mengenal hoax untuk anak-anak. Ia menyarankan anak-anak mampu menyadari dan bisa mulai mengenali situs-situs berita yang sah serta mulai lebih cermat mengenali konten-konten berkualitas rendah,” tutur anggota lembaga legislatif unikameral ini menjabarkan.
Repsih melanjutkan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) harus mampu bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Desa untuk gencar dalam membuka ruang literasi publik terhadap orangtua murid serta para peserta didik di sekolah dengan cara menyempatkan waktu khusus sesering mungkin dalam berinteraksi secara simultan bersama mereka di sekolah ataupun saat pertemuan desa.
Lembaga pendidikan adalah tempat yang efektif untuk meminimalisir dampak hoax, terutama untuk anak-anak dan remaja. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak terlarut dalam informasi menyesatkan, terlebih ke arah menyimpang seperti kepada paham-paham ekstremis maupun pornografi.
“Kami optimalkan untuk saling bekerja sama, Jadi peran perlindungan anak itu dilakukan bukan hanya saat ada kasus yang menimpa, tapi mutlak melindungi anak dari dampak atau kemungkinan terburuk dengan cara mencegahnya,” jelas Repsih.
“Ajak mereka untuk berfikir kritis, karena membedakan apa yang benar dari apa yang tidak benar adalah keterampilan kritis yang dibutuhkan saat ini,” tutup Repsih dengan senyum mengembang.
Syaka||BA