Pemerintah merespons dengan membatasi arus komunikasi seluler dan digital. Berbagai kanal media sosial tidak lagi bisa diakses. Kepada stasiun televisi Qatar, al-Jazeera, kepolisian berdalih, pembatasan akses diperlukan guna mencegah “penyalahgunaan” media sosial.
“Kita tidak bisa menjamin bahwa aksi protes akan bisa dikendalikan dalam beberapa hari ke depan,” kata anggota parlemen, Ahmed al-Qatawneh. “Pemerintah harus bertanggung jawab dan meletakkan jabatan, karena gagal menemukan solusi bagi masalah harga bahan bakar,” imbuhnya kepada media-media nasional.
Peringatan keras dilayangkan Raja Abdullah II terhadap pelaku pembunuhan. Mereka yang mengangkat senjata akan ditindak tegas, katanya pada Jumat (16/12) lalu.
Sebagai kompensasi ongkos bahan bakar yang tinggi, pemerintah setuju memberikan bantuan tunai kepada pengemudi truk dan bus. Selain itu, bank juga mengumumkan akan membekukan cicilan kredit kecil dan menengah selama musim dingin secara gratis.
Tekanan ekonomi
Uluran tangan pemerintah tidak lantas meredakan protes. Warga tetap menuntut turunnya harga bahan bakar. Sejak 2019, pajak negara bagi bensin tanpa timbal dipatok 121 persen. Adapun pajak untuk bensin bernilai oktan 95 adalah sebesar 182 persen. Sementara untuk diesel dipungut bea sebesar 52 persen.
Situasi kian memburuk, ketika pemerintah di awal tahun menaikkan harga diesel sebesar delapan kali lipat dan harga bensin menjadi lima kali lipat.