Persoalan argumen mana yang lebih diterima ini walaupun kelihatannya sepele, sangat fundamental bagi setiap penyusunan UU.
Sebagai contoh: Bilamana Bali merasa keberatan dengan sejumlah pasal, segenap warga Bali mengerahkan kekuatan politiknya di DPD/DPR/parpol untuk menekan argumen mereka masuk ke dalam UU KUHP. Kita memahami, posisi Bali yang demikian penting bagi industri pariwisata nasional ini berhak memiliki suara lebih keras atas dampak beleid hukum ini.
Persoalan argumen mana yang lebih diterima ini walaupun kelihatannya sepele, sangat fundamental bagi setiap penyusunan UU. Argumen yang penting bukan berarti akan diterima begitu saja. Merangkai bagaimana argumen itu menjadi krusial dan penting, kadang amat diperlukan.
Tentu bisa dibarengi oleh lobi politik ataupun lobi lainnya. Kita harus ingat, DPR adalah lembaga politik yang diisi oleh politikus, yang permainan utamanya adalah kepentingan. Dari sini, kita bisa menilai UU KUHP itu untuk kepentingan apa dan siapa.