DPRD Kabupaten Bekasi Minta PemKab Optimalkan Pembangunan Infrastruktur
info ruang publik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan kualitas baik pada tahun anggaran 2023. Tujuannya agar hasil pembangunan bisa memudahkan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
“Postur anggaran pembangunan fisik relatif besar dari total APBD kita tahun 2023 senilai Rp 6,6 triliun sebagaimana telah disampaikan Pemkab Bekasi kepada DPRD pada rapat paripurna,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/11).
Dia menjelaskan, persoalan yang kerap terjadi di Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meski sudah disahkan tepat waktu. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkab perlu melakukan pengawasan intensif supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan, khususnya infrastruktur.
“Kebiasaan pembangunan baru berjalan di pertengahan tahun. Belum lagi kegiatan yang sudah habis masa kontrak, tapi pekerjaan belum selesai,” katanya.
Aria juga mengingatkan, anggota DPRD Kabupaten Bekasi agar serius memperhatikan penggunaan anggaran yang dilakukan Pemkab untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya saat pembahasan berbasis anggaran dengan mengedepankan kepentingan publik.
“Anggota dewan mempunyai fungsi budgeting jadi harus betul-betul mencermati setiap usulan pembangunan supaya tidak ada anggaran yang direncanakan tanpa mengedepankan kepentingan masyarakat umum,” kata ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi tersebut.