Buku tersebut diproyeksikan menjadi standar dan harus dijadikan pedoman dalam penyusunan materi pengajaran sejarah di sekolah berbagai jenjang.
Untuk merealisasikannya, pemerintah menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta pada 26-29 Agustus 1970. Topik seminarnya sederhana, hanya membahas seputar materi sejarah sekaligus menentukan periodisasinya, dari mulai zaman prasejarah sampai zaman Republik Indonesia (tahun 1970).
Para panelis yang berisikan sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan sosial lain, lantas mempresentasikan hasil penelitiannya. Hasil seminar inilah yang menjadi dasar pembuatan buku Sejarah Nasional Indonesia.
Panitia penulisan buku ini diketuai oleh sejarawan UGM Prof. Sartono Kartodirdjo. Sementara salah satu editornya adalah Kepala Pusat Sejarah ABRI, Nugroho Notosusanto.
Sosok ini adalah tulang punggung penulisan sejarah Orde Baru. Jika Presiden AS John F. Kennedy memiliki Arthur Schelinger. Jr sebagai sejarawan istana, maka Soeharto punya Nugroho Notosusanto.
Mendikbud Mashuri Saleh memberi tenggat dua tahun untuk proyek penulisan buku ini. Namun kenyataannya penulisan ini penulisan ini molor dan baru selesai enam tahun kemudian.
Pada Maret 1976, Mendikbud baru, Syarief Thayeb, berhasil menuntaskan mimpi lama Soeharto dengan menyerahkan enam jilid buku Sejarah Nasional Indonesia di ruang kerja presiden.
Tanggal 27 September 1976, terbit Surat Keputusan Mendikbud No. 0245/U/1796 yang menetapkan buku standar Sejarah Nasional Indonesia sebagai buku utama pengajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi.