Ke Enam Fraksi ini Tegas Tolak RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Tiga fraksi lainnnya hanya menyampaikan catatan jika RUU Sisdiknas masuk prioritas.
info ruang publik – Badan Legislasi (Baleg) telah menetapkan 38 rancangan undang-undang (RUU) masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Namun, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tak masuk ke dalamnya.
Setidaknya, ada enam fraksi yang menyatakan secara tegas menolak revisi UU Sisdiknas masuk ke Prolegnas Prioritas 2023, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selanjutnya, adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, revisi UU Sisdiknas telah menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Banyak yang menilai, revisi undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Agar undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang komprehensif, perlu untuk meleburkan semua undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Draf yang ada saat ini baru sebatas melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknas yang lama, pengaturan terkait guru, dosen, dan pendidikan tinggi,” ujar Christina dalam rapat Baleg penetapan Prolegnas Prioritas 2023, Rabu (21/9/2022).
Anggota Baleg Fraksi Partai Nasdem Aminurokhman mengusulkan pemerintah untuk kembali menyusun materi muatan revisi UU Sisdiknas, sebelum memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas. Penyusunan kembali itu harus mengajak para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam pembahasannya.
Di samping itu, perubahan sistem pendidikan nasional harus mampu mewujudkan tujuan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional kita ke depan harus mampu memastikan seluruh jenjang pendidikan terjangkau.
“Pendidikan Indonesia juga harus dijaga agar tidak menjadi komersial. Negara juga harus menempatkan profesi guru sebagai profesi yang mulia, sehingga negara wajib memberikan penghargaan, jaminan kesejahteraan bagi para guru,” ujar Aminurokhman.