Abdul Rachman kemudian meminta dan mengarahkan Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp 895 juta melalui SHR dilakukan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta. Upaya itu urung dilaksanakan. Penyerahan uang kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang itu diterima Abdul Rachman melalui Suheri.
Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain menambahkan, upaya pencegahan korupsi pajak sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tipikor.
Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain menambahkan, upaya pencegahan korupsi pajak sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kerangka pencegahan sudah dijalankan dalam empat pilar, yaitu kode etik perilaku, pedoman-pedoman prosedur standar operasi (SOP), model lini pertahanan internal untuk pengawasan pegawai, hingga inspektorat jenderal yang khusus mengawasi pajak.
”Inspektur kami juga melakukan investigasi dari proses penegakan integritas. Kami bekerja sama dengan pencegahan KPK, seperti upaya sosialisasi proyek besar, survei penilaian integritas (SPI), dan sebagainya,” terang Alexander.
Alexander juga mengungkapkan, di masa awal Ditjen Pajak Kemenkeu juga bekerja sama dengan rektorat jenderal struktur bidang untuk unit kepatuhan internal. KPK dan Kemenkeu juga bersama-sama mendeteksi dan merespons kasus dengan mengawasi kasus. Apabila ditemukan kasus, Kemenkeu juga akan segera memberi sanksi hukuman disiplin kepada yang bersangkutan secara cepat dan keras.