Sekitar Agustus 2017, KPP Pare kemudian menerbitkan surat pemberitahuan pada joint operation tersebut untuk pemeriksaan lapangan. Wen Yeugang selaku Chairman Board of Management Joint Operation Tiga Perusahaan kemudian merespons surat pemberitahuan dari tim pemeriksa pajak itu. Wen menunjuk Tri Atmoko sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak joint operation tiga perusahaan di KPP Pare.
”Dari keseluruhan restitusi pajak senilai Rp 13,2 miliar yang diajukan, diduga ada inisiatif dari TA (Tri Atmoko) untuk memberikan sejumlah uang pada AR (Abdul Rachman) dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui. AR kemudian menyetujui keinginan TA dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10 persen atau setidaknya Rp 1 miliar,” terang Ali.
Secara teknis, pemberian uang imbalan dari joint operation tiga perusahaan dilakukan Tri Atmoko melalui Suheri kepada Abdul Rachman. Suheri menyerahkan uang imbalan itu di Jakarta. Adapun Suheri terlibat dalam pemberian uang imbalan ini atas permintaan Abdul Rachman.
Secara rinci, pada Mei 2018, Tri Atmoko menghubungi Abdul Rachman untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan istilah ”apelnya kroak”. Istilah itu merujuk pada total permintaan Rp 1 miliar yang diajukan Abdul Rachman, hanya dapat disanggupi Tri Atmoko sebesar Rp 895 juta.