“Kalau ditunjuk kepala daerahnya, apakah itu bisa berpotensi jadi jauh lebih baik dalam urusan korupsi dan segala macam. Nah, ini yang menurut saya, satu sisi itu bisa benar adanya, tapi pada sisi lain itu sebenarnya bisa jadi ancaman untuk demokrasi kita,” papar dosen FISIP UI itu.
Ia menambahkan, karena jika ini ada kecenderungan untuk didorong arahnya agar semua pejabat kepala daerah lebih baik ditunjuk secara langsung, maka exercise terhadap demokrasi akan jadi lumpuh, terutama di daerah. Itu jadi tantangan juga ke depannya, untuk menegaskan hal ini.
Satu sisi, pilkada punya legitimasi terhadap suara rakyat, maka itu akan menjadi sangat kuat dan memang sesuai dengan aspirasi di sebuah negara demokrasi. Tapi ketika itu didorong lagi untuk mencoba situasi dimana kepala daerah ditunjuk langsung, akan banyak orang yang mempertanyakan.
“Saya berpandangan bahwa, kita ingin yang terbaik untuk demokrasi, kita tahu banyak problem terkait demokrasi kita. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan demokrasi, ini yang menurut saya perlu untuk dijaga,” katanya.