Pemerintah Didesak Pastikan Nasib Honorer
Aduan terkait rencana penghapusan honorer terus disuarakan
info ruang publik – Pemerintah didesak menyiapkan solusi terbaik terhadap nasib ratusan ribu tenaga honorer yang bakal dihapus pada 2023. Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, berpendapat ada potensi negatif akibat kebijakan penghapusan honorer secara politik, sosial, hukum, maupun ekonomi.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan,” kata Endri, Senin (20/6).
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji itu menambahkan, penghapusan tenaga honorer berpotensi memberi dampak negatif terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024. Meski ribuan tenaga honorer harus memahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintahan berdasarkan amanah UU Nomor 5/2014 tentang ASN.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menilai penghapusan honorer akan menambah angka pengangguran terbuka. Selain itu, penghapusan honorer diprediksi berdampak pada aktivitas ekonomi nasional. “Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka,” ujar Kurniasih.