Berdasarkan data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK.
Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah. “Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” katanya.
Aduan
Aduan terkait rencana penghapusan terus disuarakan. DPRD Kabupaten Indramayu mengaku menerima banyak pengaduan dari para honorer di lingkungan Pemkab Indramayu mengenai nasib mereka. “Sudah banyak kami menerima keluhan dari para hoborer,” kata Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin, Senin (20/6).
Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Kabupaten Indramayu, Tanto Diono, menyebutkan, jumlah honorer nakes Kabupaten Indramayu ada sekitar 1.886 orang. Tenaga honorer itu tersebar di 49 Puskesmas dan tiga RSUD. Tanto berharap, Pemkab Indramayu meminta tambahan kuota kepada Pemerintah Pusat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi nakes dan non nakes.
“Kami juga berharap agar nakes lebih diperhatikan oleh kepala daerah karena telah bekerja dengan maksimal selama masa pandemi Covid-19. Kami juga meminta kiranya apabila ada perekrutan PPPK atau CPNS agar lebih diperhatikan,” ujar Tanto.