Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi Akomodasi Kepentingan Partai Politik
info ruang publik – Pakar komunikasi politik Fisipol UGM sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan pergantian dua orang menteri dan pengangkatan tiga orang wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (15/6/2022) lalu lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet. Itu merupakan alasan di luar memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.
“Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen (wakil menteri-Red) dari PSI, PBB dan PDIP,” kata Nyarwi dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (16/6/2022).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Lalu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selain Zulkifli Hasan, kata dia, tiga orang wamen yang dilantik oleh Jokowi merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah, meskipun PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen. “Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ungkapnya.