Bekasi Wajib Ada BUMD – Pertanian
info ruang publik – Wakil ketua KADIN Kab. Bekasi bidang pertanian (WKU – Pertanian) Nasep Iskandar atau yang selalu disapa Baba Ken merasa perlu BUMD – Pertanian Wajib ada di Kab.Bekasi.
Alasan tersebut di kemukakan olehnya disela – sela rapat Kadin dalam pemaparan kebutuhan keseimbangan bagi ruang masyarakat menengah kebawah Kabupaten Bekasi dengan mempertahankan garis temurun usaha pertanian sebagai Penyangga Tatanan Negara Indonesia pada sektor pangan.
“Hal itu dipaparkan dalam beberapa kategori umum”, ujarnya.
Sebagai keberpihakan kebijakan pada kaum tani, terkait stabilisator harga pangan dengan mempertahankan keseimbangan harga gabah yang di standarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD – Pertanian, bukan tidak mungkin pasokan gabah dari petani dengan harga standar tersebut terkontrol tanpa terjebak oleh para mafia pangan atau trik perkulakan-perkulakan yang ada, guna melindungi hak jual gabah petani.
Argumen diatas didasari oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, terkait tingginya migrasi para pekerja dari luar daerah yang datang untuk melirik peluang kesempatan kerja di beberapa kawasan industri yang ada di Bekasi, hingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk segera mempertimbangkan kebijakan baru dalam mempertahankan lahan pertanian serta perlindungan terhadap para petaninya.
“Tingginya peluang pasar industri di depan mata, dari ribuan perusahaan yang berada dalam beberapa kawasan industri itu sendiri tidak menutup kemungkinan kebutuhan pasokan beras sangat dibutuhkan”, tambahnya.
Pertanyaanya, dari mana pasokan tersebut selama ini didapat ?
Bisa saja bahan bakunya didapat dari petani daerah, namun perlu di catat apakah petani Bekasi yang mempunyai heler – heler (gilingan padi) sudah sesuai standar syarat yang di tentukan perusahaan untuk dapat di penuhi oleh masyarakat kebanyakan ?, jawabanya belum tentu. Sebab hal ini dibutuhkan kepadatan teknologi heler yang canggih dan modern, dalam arti padat modal.